Share

Tak Ingin PHK, Buruh Pilih Pengurangan Jam Kerja hingga Dirumahkan tapi Gaji Tidak Dipotong

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Senin 05 Desember 2022 18:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 05 320 2721036 tak-ingin-phk-buruh-pilih-pengurangan-jam-kerja-hingga-dirumahkan-tapi-gaji-tidak-dipotong-ef5rC2BpcS.png Buruh Pilih Pengurangan Jam Kerja daripada PHK. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa ditangani dengan strategi mengurangi cost perusahaan. Salah satunya membatasi shift kerja hingga merumahkan karyawan.

Namun demikian, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa gaji dibayarkan perusahaan kepada pekerja tidak boleh dikurangi dan bukan malah menerapkan sistem no work no pay seperti yang diusulkan Menko PMK dan Pengusaha yang dianggap sebagai solusi dalam mencegah PHK.

Baca Juga: Kenaikan UMP 2023 di Tengah Ancaman PHK Massal

"Untuk mengindari PHK ada langkah-langkah yang sudah disarankan oleh Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) untuk diambil perusahaan, misalnya mengurangi jam kerja dari 2 shift menjadi 1 shift, tetapi upah buruh tidak boleh dikurangi," kata Said Iqbal kepada MNC Portal, Senin (5/12/2022).

Selain itu, merumahkan karyawan juga bisa menurunkan cost perusahaan, terutama dalam hal belanja energi perusahaan yang juga menjadi pengeluaran besar sebuah perusahaan.

Baca Juga: Badai PHK Berlanjut! Oyo Pangkas 600 Karyawan

"Kemudian dirumahkan, dan buruh yang dirumahkan juga tidak boleh dipotong upahnya, dan terakhir baru melakukan pembicaraan untuk mengatur jam kerja, Target produksi, dan tetap tidak boleh memotong upah," sambungnya.

Said Iqbal menilai No Work No Pay bukan menjadi solusi baik untuk para buruh. Mengingat keniakannya upah yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan pun belum bisa membantu banyak buruh untuk menjaga daya belinya.

Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia maupun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Oleh karena itu Partai Buruh dan KSPI menolak keras, usulan Menko PMK (tentang No Work No Pay) yang tidak memahami masalah perburuhan di Indonesia," kata Said Iqbal.

"Sebaiknya (Menko PMK) tidak berpendapat apapun, karena kesan yang kami tangkap meko PMK berbicara seperti ini memberikan statement seperti ini ada titipan Pengusaha hitam, yang pro upah murah, pro outsourcing, dan pro pemotongan upah," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini