Ironi Pengangguran Terbesar dari Lulusan SMK, Ini 6 Faktanya
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan selama tiga tahun terakhir jumlah pengangguran di Indonesia justru paling banyak dari tamatan SMK.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa lulusan SMK masih belum siap untuk masuk dalam pasar kerja di Indonesia. Padahal SMK merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung kerja.
Berikut adalah fakta terkait pengangguran terbesar RI mayoritas lulusan SMK yang dirangkum Okezone, Minggu (26/2/2023):
1. Belum siap untuk masuk pasar kerja
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut lulusan SMK terutama masih belum siap untuk masuk dalam pasar kerja di Indonesia.
Padahal SMK sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang seharusnya bisa langsung kerja.
Baca Juga: Jumlah Pengangguran Terbanyak RI dari Lulusan SMK, Ini Penyebabnya
"Kalau kita lihat data dari 3 tahun terakhir, jumlah tamatan SMK senderajat, selalu menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, padahal SMK termasuk dalam sekolah vokasi yang seharusnya sudah siap kerja dengan keterampilannya," ujar Arsjad.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia mutlak untuk dilakukan
Kadin menilai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045 mendatang.
"Hal ini semakin mendesak pentingnya pengembangan kualitas SDM di Indonesia," kata Arsjad.
Baca Juga: Ironi, Pengangguran Paling Banyak di Kota tapi Kemiskinan di Desa
Lewat pemanfaatan demografi, Indonesia bisa jadi negara dengan ekonomi terbesar
Melalui pemanfaatan demografi yang akan diterima oleh Indonesia, Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke- 4 di dunia asalkan punya SDM yang berkualitas.
3. Ironi jumlah pengangguran
Sehingga seiring dengan peningkatan populasi, diharapkan tidak menjadikan peningkatan pengangguran.
"Indonesia bisa menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke 4 di dunia dari segi purchasing power (daya beli)," kata Arsjad.
Menurutnya,salah satu instrumen yang dapat mendorong penguatan SDM dengan menciptakan regulasi yang berpihak untuk pengembangan SDM.
