Serba Digital, Kementerian ATR Hemat Anggaran Beli Kertas Rp40 Miliar
JAKARTA - Sistem elektronik atau digitalisasi membuat segala sesuatunya menjadi lebih efisien. Bahkan dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun anggaran yang dikeluarkan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan sistem elektronik yang saat ini sudah mulai dirintis, sudah bisa memotong pengeluaran sebesar Rp40 miliar per tahun untuk membeli kertas.
"Selain itu dengan elektronik ini akan mengurangi biaya tidak terduga yang dibebankan kepada masyarakat, dan ada anggaraan yang bisa kita kurangi di sana, kita bisa mengurangi Rp40 miliar per tahun untuk beli kertas," ujar Hadi dalam konferensi pers Rakernas Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/2/2023).
Kementerian ATR/BPN saat ini sudah memiliki 4 layanan elektronik yang juga mampu mengurangi 40% antrean di kantor-kantor pertanahan. Layanan terdapat terdiri dari informasi, penerbitan SKPT (Surat Keterangan Pendataan Tanah), layanan elektronik untuk zona nilai tanah, dan layanan elektronik untuk hak tanggungan termasuk Roya.
"Untuk hak tanggungan, sebelum kita lakukan secara elektronik dan setelahnya, itu yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat jelas ada, kemudahan dia mengakses kemana saja," kata Hadi.
Selanjutnya Kementerian ATR/BPN juga akan menerapkan Sertipikat elektronik terhadap BMN pada April 2023 dan launching layanan elektronik Peralihan Hak (Jual Beli) pada September 2023.
