7 Fakta Rangkap Jabatan Pejabat Kemenkeu Bukan Hal Baru, Pendapatan Miliaran Rupiah
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pejabat instansinya yang merangkap jabatan.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menanggapi soal isu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).
Pasalnya, banyak pejabat Kemenkeu yang ternyata merangkap sebagai komisaris BUMN.
Padahal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa aparatur negara seharusnya dilarang merangkap jabatan. Rangkap jabatan pun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Berikut fakta rangkap jabatan pejabat Kemenkeu yang dirangkum Okezone, Minggu (12/3/2023).
1. Banyak pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun menanggapi soal isu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).
Pasalnya, banyak pejabat Kemenkeu yang ternyata merangkap sebagai komisaris BUMN.
"Setahu saya, yang dilarang (rangkap jabatan) itu menteri, kalau wakil menteri? Nah yang jadi perdebatan selanjutnya kan apakah wakil menteri itu (posisinya) sama seperti menteri menurut Undang-Undang (UU)," ujar Yustinus kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
2. Rangkap jabatan bukan jadi hal baru
Masalahnya, rangkap jabatan pejabat Kemenkeu menjadi Komisaris BUMN sebenarnya bukan hal baru menurutnya.
Ini dibuktikan dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN yang sudah memberi amanat soal ini.
"Kami sebagai bendahara negara itu kan salah satu stakeholders yang ultimate, pemegang saham utama. Kami memegang otoritas fiskal makanya ada penempatan perwakilan di sana, pejabatnya ditugaskan sebagai komisaris demi pengawasan," ungkap Yustinus.
3. Memudahkan koordinasi secara hierarkis
Selain itu, menurut Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) penempatan pejabat Kemenkeu sebagai Komisaris BUMN, dinilainya memudahkan koordinasi secara hierarkis.
"Kenapa pejabat? Ya karena di dirinya sudah melekat tanggung jawab, ditambah koordinasinya bisa lebih mudah secara hierarkis kalau punya jabatan. Ini bisa sesuai dengan portofolionya, jadi kalau ada masalah ya langsung dilaporkan, ngundang rapat, dan seterusnya," pungkas Yustinus.
4. 39 pejabat Menkeu rangkap jabatan BUMN
39 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN dan anak-anak perusahaan BUMN.
5. Negara harus bayar para pejabat hingga Rp180 miliar per tahun
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai rangkap jabatan membuat negara secara akumulatif harus membayar para pejabat ini hingga Rp180 miliar per tahun.
Fitra mensimulasikan akumulasi jumlah penghasilan atau remunerasi yang didapatkan oleh 11 pejabat Kemenkeu tersebut mencapai setidaknya Rp180 miliar per tahun.
Angka itu didapat dari perhitungan remunerasi yang berasal dari honorarium, tunjangan, asuransi, serta tantiem yang nilainya sangat timpang dengan gaji dan tunjangan sebagai ASN.
6. Rangkap jabatan timbulkan konflik kepentingan
Rangkap jabatan, justru dapat menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat Kemenkeu yang berperan krusial mengelola anggaran negara.
“Kami justru melihatnya bahwa pendistribusian ASN ke komisaris BUMN itu sebagai bagi-bagi jabatan , bagi-bagi kue. Pengawasan itu alasan yang dibuat-buat saja, gimmick saja karena kinerja BUMN tetap compang-camping,” kata Gulfino, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (9/3/2023).
7. Minta Pemerintah tindak lanjut kasus rangkap jabatan
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meminta pemerintah segera menindaklanjuti kasus-kasus rangkap jabatan. Dirinya menyebut hal ini “maladministrasi” demi menjaga kepercayaan publik.
Apalagi, sejumlah pejabat Kementerian Keuangan kini tengah disorot publik karena memamerkan gaya hidup mewah.
(Feby Novalius)
