Banyak Perusahaan Sawit Tak Bayar Pajak, DPR Singgung BPKP
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat mempersoalkan tidak sinkronnya data mengenai sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.
Hal ini kemudian kembali mendapat sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan masih banyak perusahaan sawit yang tak membayar pajak.
BACA JUGA:
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati justru menaruh perhatian terhadap peran BPKP dalam melakukan audit.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki BPKP sebagai auditor internal dan sudah seharusnya temuan-temuan seperti yang dipersoalkan dapat ditangani secara dini.
BACA JUGA:
"Ya ini kan berarti menyangkut berbagai pihak karena pemerintah kan sebenarnya punya auditor internal. BPKP itu adalah auditor internal pemerintah. Jadi, mestinya memang BPKP yang harus turun untuk bisa mengaudit semua. Jadi, kalau ada temuan-temuan seperti itu, BPKP yang memang harus turun terlebih dahulu,” ujar Anis di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dia kemudian membandingkan kerja Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan sebagai auditor eksternal.
Dia berharap BPKP sebagai unsur internal pemerintah dapat menunjukan kinerjanya sehingga tidak timbul temuan-temuan seperti yang sering dipersoalkan.
“Nanti auditor eksternalnya BPK, tapi saya sering ketika rapat, kita jajarkan antara BPK dengan BPKP, jadi BPKP itu unsur internal Pemerintah. Jadi, dia (BPKP) yang harusnya melakukan audit lebih dulu. Karena kalau sudah begitu (ada temuan) nantinya yang akan tersudut BPKP-nya gitu, lah BPKP itu apa yang diaudit kok masih ketemu yang kayak gitu,” ucap Anis.
