Kesal UMKM Tak Dapat Kredit Perbankan Bermodal NIB, Bahlil: Kami Jangan Disuruh Nipu Tiap Hari

"Perbankan masih mengisyaratkan harus ada SIUP, TDP, baru kemudian kredit dikeluarkan, macam mana ini? NIB itu adalah izin yang sudah mengcover semuanya, sudah klik itu sebenarnya. Jadi ini penting juga kita sosialisasikan. Jadi kita tujuannya itu mempermudah UMKM bukan mempersulit UMKM," bebernya.

Bahlil mengatakan seharusnya ada sanksi bagi perbankan yang enggan memberikan KUR tanpa agunan dan jaminan bagi UMKM. Tetapi menurutnya hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Detailnya biar Pak Teten. Tapi pandangan saya sebagai Menteri Investasi, presiden memerintahkan kami mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga. UMKM ini investor, investor itu harus mendapat fasilitas perbankan," pungkasnya.

UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK.

Khusus untuk NIB, chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

“Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ,” kata Novita Hardani.

Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)