PGEO Rencana Terbitkan Green Bonds, Berikut Analisa Risikonya
JAKARTA – Analis menilai ada dua risiko yang akan dihadapi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dalam aksi korporasi kali ini. Di mana PGEO berencana menerbitkan surat utang berwawasan hijau alias green bonds yang bakal digunakan untuk membayar utang kembali (refinancing).
Fundamental Analyst PT Kanaka Hita Solvera Raditya Krisna Pradana mengatakan terdapat dua risiko yang akan dihadapi. Pertama perseroan akan menghadapi ketidakpastian apakah obligasi yang ditawarkan berhasil diserap semua atau tidak.
Pasalnya, jumlah kebutuhan dana yang ingin diperoleh dari penerbitan obligasi ini cukup besar, yakni senilai USD400 juta atau sekitar Rp6 triliun. Belum lagi dana tersebut harus didapatkan dalam waktu yang singkat.
“Dibilang singkat karena akan digunakan sebagai refinancing utang yang akan jatuh tempo pada Juni tahun ini, hanya sekitar satu bulan,” ujarnya, Jumat (28/4/2023).
Kedua, risiko yang akan dihadapi adalah sulit mendapatkan kupon obligasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman sebelumnya. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini yang penuh dengan tantangan likuiditas.
Jika dihitung, mengacu pada LIBOR rate 3 bulan 2021 hanya sekitar 0,16% dan ditambah marjin terbesar pada perjanjian fasilitas per 23 Juni 2021 sebesar 0,7%, maka bunga pinjaman PGEO saat itu tidak lebih dari 3%. Sedangkan bunga kupon green bonds yang akan dirilis PGEO kali ini sebesar 5,15% per tahun.
Beban bunga yang dikenakan atas perjanjian pada saat itu adalah LIBOR 3 bulan ditambah marjin dan dibayarkan pada akhir periode bunga, di mana marjin untuk bulan 1-12 sekitar 0,5% untuk offshore dan 0,6% untuk onshore. Sementara marjin untuk bulan 19-24 sekitar 0,6% - 0,7%.
“Apabila kupon obligasi yang akan dipakai untuk bayar utang itu lebih besar dari bunga utangnya sendiri, bisa dibilang PGEO rugi dalam penerbitan global bonds ini,” ungkapnya.
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PGEO mengumumkan rencana penerbitan green bonds di luar wilayah Indonesia sebesar USD400 juta atau sekitar Rp6 triliun. Kupon dalam obligasi ini sebesar 5,15% per tahun yang jatuh tempo pada 2028.
(Taufik Fajar)
