Wapres: Pembiayaan Infrastruktur Air Minum Belum Mencukupi dari APBN
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengakui pembiayaan infrastruktur air minum belum mencukupi.
Apalagi, dari data Kementerian PUPR hampir separuh dari total 388 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia berstatus sakit.
BACA JUGA:
“Masih (ada) kendala yang dihadapi yaitu pembiayaan infrastruktur selain yang disediakan oleh pemerintah melalui APBN atau melalui APBD, itu belum mencukupi,” ungkap Wapres di sela menghadiri acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan air bersih merupakan kebutuhan krusial bagi seluruh makhluk hidup.
BACA JUGA:
“Penyediaan air dan pembiayaan infrastruktur untuk air dan sanitasi karena ini masalah penting, masalah air ini masalah penting, kebutuhan hidup manusia, bahkan semua makhluk yang hidup,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Wapres, air bersih dan sanitasi yang aman harus terpenuhi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024.
Di mana pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan.
Sementara untuk sanitasi, Wapres mengatakan amanat RPJMN adalah terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, dan penurunan angka defekasi di tempat terbuka hingga 0% pada akhir 2024.
“Dan pemerintah menargetkan bahwa air bersih dan sanitasi itu harus terpenuhi di 2024. Ya untuk menghindarkan stunting juga daerah yang miskin itu biasanya juga kurang air, jadi air adalah kehidupan,” kata Wapres.
“Karena itu kita ingin perusahaan air minum di seluruh Indonesia, PDAM itu bisa dapat menyediakan air yang layak, yang sehat, dan ini saya kira yang menjadi target kita,” tandasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
