Panggil Jusuf Hamka, Mahfud MD Akui Negara Punya Utang ke CMNP

Namun seiring peralihan kekuasan, keputusan tersebut justru tidak dijalankan.

Hal itu dikarenakan setiap pergantian kepemimpinan, harus mempelajari masalah tersebut dari awal, sehingga pembayarannya macet saat ini.

"Sudah pernah diakui negara dengan satu perjanjian resmi, namun ketika ganti menteri itu tidak jalan. Dokumen lengkap saya pelajari, negara akui (punya utang) waktu zaman pak Bambang Brodjonegoro. Menteri keuangannya dia. Tapi ganti orang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, jadi sampai sekarang macet," sambungnya.

Lebih lanjut Mahfud mengaku bahwa saat ini dirinya memang ditugaskan khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi utang-utang pemerintah kepada pelaku usaha. Bukannya hanya mengejar hutang negara ke rakyat, tapi juga sebaliknya.

"Maka berdasarkan arahan Presiden begini, kalau rakyat pengusaha, swasta punya utang kepada negara harus ditagih, maka dia bentuk tim BLBI, saya di situ menjadi Ketua Pengarah untuk nagih swasta ngemplang ke negara. Tapi presiden resmi menyatakan kalau negara punya utang kepada rakyat sama kewajibannya, kalau hukum menyatakan punya utang ya harus bayar," kata Mahfud MD.

Oleh karena itu pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih lanjut terkait utang-utang negara negara kepada masyarakat untuk segera dibayarkan.

"Sudah ada dokumen-dokumen bahwa negara punya utang itu pasti. Kalau pak Jusuf Hamka utang negara itu asumsi tentang adanya bank yang dimiliki oleh orang yang punya kaitan BLBI, tapi itu sebenarnya resminya secara yuridis tidak ada kaitan. Itu entitas berbeda," katanya.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang, maka sebabnya dulu pak Jokowi adakan rapat yang begini-begini (utang negara) segera dibayarkan. Tapi mereka yg punya utang diburu, itu saya buru juga," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)