Visi Indonesia Emas 2045, Jokowi Tekankan soal Pengawasan Anggaran
JAKARTA - Dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara produktif.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, disinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
BACA JUGA:
Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir.
Dia menilai karena masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.
BACA JUGA:
“Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tegas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi pun menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah.
Dia memberikan contoh anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80% hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20% untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tambahnya.
Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah.
Menurutnya, masalah tersebut memerlukan pendampingan dan pengawalan, serta sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” katanya.
Tidak hanya itu, kepada awak media, Jokowi juga mengatakan akan segera mengumumkan transisi dari pandemi Covid-19 menuju ke endemi pada akhir Juni 2023 ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya untuk membahas transisi dari pandemi ke endemi tersebut.
Menurutnya, pemerintah terus mematangkan berbagai hal sebelum transisi tersebut diumumkan pada akhir bulan ini.
“Ya ini dimatangkan lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang semuanya sudah,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendetailkan sejumlah hal terkait transisi pandemi ke endemi, antara lain menyangkut kasus harian, kasus aktif, tingkat vaksinasi, dan sebagainya.
“Ini nanti yang akan didetailkan. Jumlah kasus misalnya kayak dua hari yang lalu hanya 117, kemudian kasus aktif 10.200-an, vaksinasi kita juga sudah di atas 452 juta dosis, dan lain-lainnya, sehingga kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk menuju ke endemi, tetapi kapan diumumkan ini baru dimatangkan seminggu-dua minggu ini,” pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
