Dia menjelaskan, proses transformasi energi tidak terelakkan tapi dalam waktu cukup lama Indonesia masih akan tetap andalkan energi fosil. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendukung industri hulu migas berjuang untuk mengejar target satu juta BOPD dan 12 BSCFD gas pada 2030.
BACA JUGA:
"Sekarang kondisi produksinya masih jauh dari yang ditetapkan, kita berharap KKKS memperkuat kinerja lebih keras lagi untuk mencapai target satu juta BOPD dan 12 miliar BSCFD ini. Sehingga ini tidak hanya bisa mencegah penurunan dari produksi minyak mentah kita, tetapi juga bisa mencapai target itu,” ungkapnya.
Untuk itu, penurunan produksi alamiah dan beberapa kendala teknis yang menghambat operasi di daerah tidak boleh terjadi. Dalam hal ini dia berharap jajaran kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya mampu menjaga iklim investasi di daerahnya masing-masing tetap menarik dan kondusif, serta siap menyambut masuknya investasi dari dalam negeri maupun asing (PMDN dan PMA).
Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat AdeManggala Hardianto menilai, upaya pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor di antaranya melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan one door service policy.
Menurut dia, regulasi guna mendorong investasi hulu, salah satunya melalui melalui fleksibilitas kontrak yakni Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC dan menawarkan terms and conditions penawaran wilayah kerja migas yang menarik bagi investor, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya.
"Pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Lalu beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan,” ujarnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)