Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lokal Rp148 Triliun
JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat berbagai capaian positif. Dari sisi kinerja digitalisasi pengadaan, tercatat hingga saat ini jumlah tayang produk di e-katalog telah mencapai 6,6 juta atau meningkat jadi 4 kali lipat lebih banyak dari jumlah awal sebanyak 1,5 juta.
Dari sisi transaksi pengadaan barang atau jasa melalui sistem e-katalog juga mencatatkan capaian luar biasa. Terhitung hingga saat ini jumlah transaksi e-katalog telah mencapai Rp148,4 triliun untuk tahun anggaran 2023.
"Jumlah tersebut hampir dua kali lipat lebih banyak dari total transaksi e-katalog di tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp83,9 triliun," ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Selasa (10/10/2023).
Tak sampai di situ, dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI, Hendi juga berhasil mendorong efisiensi belanja pemerintah melalui inovasi strategi konsolidasi pengadaan. Tak kurang dari Rp2,03 triliun potensi penghematan belanja sukses dihasilkan sampai saat ini melalui strategi konsolidasi pengadaan itu.
Angka tersebut didapatkan lewat efisiensi harga yang dilakukan untuk pengadaan laptop produk dalam negeri, usg 2 dimensi, antropometri kit, BKB kit stunting, bahan pakaian dinas harian dan seragam sekolah di Provinsi Jawa Tengah, serta logistik pemilu 2024.
Ke depannya efisiensi pun akan diupayakan untuk pengadaan lisensi perangkat lunak perkantoran, akomodasi hotel, aspal buton, juga BBM dan pelumas untuk kebutuhan TNI.
Di samping mengoptimalkan kinerja pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD, Hendi juga berhasil meningkatkan sinergitas dengan BUMN dan pihak swasta untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Salah satunya dengan menggaet PT. Pertamina (persero) untuk juga turut menggunakan sistem e-katalog dalam aktivitas pengadaannya, dimana hal itu menjadi pertama kalinya BUMN bergabung dalam sistem E-Katalog.
Lainnya, Hendi yang saat menjadi Walikota Semarang mengusung konsep pembangunan 'Bergerak Bersama' dengan mengkolaborasikan peran swasta dan pemerintah untuk memajukan wilayah, juga kembali mengerjakan hal serupa dalam jabatannya sebagai Kepala LKPP RI.
Melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), Hendi terus mendorong peningkatan peran swasta untuk menghasilkan lompatan pembangunan di Indonesia. Antara lain melalui Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui KPBU di Ibu Kota Nusantara.
Selanjutnya, dalam mendorong pemerataan pembangunan, LKPP RI di bawah kepemimpinan Hendi juga melakukan pendampingan pada sejumlah pemerintah daerah untuk bisa menjalankan skema KPBU, seperti Kabupaten Dharmasraya, Madiun, Lombok Barat, Ngawi, dan Kota Denpasar.
Sementara itu, tepat pada 10 Oktober 2022, Presiden RI Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi (Hendi) yang kala itu masih menjabat sebagai Walikota Semarang sebagai Kepala LKPP RI.
Secara khusus Presiden Jokowi meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi pengadaan melalui E-Katalog untuk menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Baru lima bulan menjabat sebagai Kepala LKPP RI, kerja Hendi pun langsung mendapatkan apresiasi oleh Presiden Jokowi. Tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023 pada kegiatan Business Matching V di Istora Senayan, Presiden Jokowi mengungkapkan adanya lompatan besar pada kinerja E-Katalog.
Kini di tanggal 10 Oktober 2023, tepat satu tahun Hendi menjabat sebagai Kepala LKPP RI, berbagai capaian positif terus diraihnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
