Izin Dibekukan, Tamu hingga Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor Mulai 1 November 2023
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah resmi membekukan izin PT Indobuildco untuk mengoperasikan Hotel Sultan.
Kuasa Hukum Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK), Saor Siagian menjelaskan ketika izin operasional tersebut dibekukan, maka tamu hotel mulai 1 November 2023 wajib melakukan lapor kepada manajemen PPKGBK.
BACA JUGA:
Karena menurut Saor saat ini HGB 26/27 Gelora sudah habis masa berlakunya sehingga alas hak Hotel Sultan itu kembali menjadi Barang Milik Negara (BMN) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian Sekretaris Negara c.q PPKGBK.
"Kepada konsumen, kalau masih ada yang akan menggunakan katakanlah yang sudah sempat booking, tolong beritahu PPKGBK supaya kami tahu," ujar Saor dalam konferensi pers di kantor PPKGBK, Selasa (31/10/2023).
Melihat dari perspektif hukum, Saor mengatakan kegiatan atau aktivitas di atas lahan yang sudah tidak lagi mengantongi izin resmi dari Pemerintah merupakan perbuatan ilegal.
Hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri.
"Kepada masyarakat, kalau ada perintah dari yang tidak mempunyai otoritas, terlebih mau melakukan aktivitas di tanah tersebut, tanpa seizin PPKGBK, itu adalah ilegal, jangan disalahkan manajemen kalau nanti anda atau warga negara memasuki tanah milik orang lain itu dijerat pidana," lanjut Saor.
BACA JUGA:
Sehingga nantinya, PPKGBK bakal membuat semacam kartu akses tersendiri bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di atas kawasan Hotel Sultan.
Seperti para karyawan Hotel Sultan yang saat ini masih bekerja, penghuni apartemen, maupun tamu hotel.
Sehingga aktivitas masyarakat di atas kawasan Hotel Sultan bakal diawasi langsung oleh PPKGBK. Mengingat hingga saat ini Hotel tersebut juga masih beroperasi seperti hotel pada umumnya.
"Orang yang masih menetap di situ, manajemen (PPKGBK) akan membuat tanda akses masuk dan keluar," kata Saor.
"Kedua bahwa Hotel Sultan sudah dibekukan izinnya, dan tidak beraktivitas lagi disitu, kalau ada aktivitas disitu, memasuki tanah yang bukan miliknya, dan melakukan operasi hotel, sama saja kegiatan ilegal," tegasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
