JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) bersama pemerintah terus melakukan koordinasi pengembangan sumber daya panas bumi atau geothermal untuk Indonesia.
Koordinasi juga dilakukan dengan beberapa stakeholder terkait.
BACA JUGA:
Direktur Utama PGEO sekaligus Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Julfi Hadi mengatakan, salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan terlihat dari adanya Perpres tahun 2022 tentang tarif panas bumi.
“Pemerintah tentunya sudah punya perpres tahun 2022, tentang bagaimana tarif panas bumi cuma masih marginal menurut kita,” ujar Julfi dalam Chief Talk Okezone di Jakarta.
BACA JUGA:
Menurutnya, komunikasi yang dapat terjalin bukan hanya dari Peraturan Presiden (Perpres) saja. Melainkan, harus memotong biaya serta menciptakan value supaya bisa lebih berkolaborasi.
“Seluruh stakeholder, kontraktor harus bisa bersama supaya geothermal bisa maju. Maju untuk menempatkan posisi geothermal di tempat yang seharusnya. Bahwa kita ada dan besar di Sumatera dan Jawa. Teknologinya juga sudah ada untuk bisa memainkan peran yang strategis di green transisi ini,” jelas Julfi.