“Realisasi transaksi yang telah kami lakukan tahun ini melalui pengadaan e-katalog mencapai 2,49 triliun rupiah atau 3.173 jumlah transaksi. Transaksi terbesar meliputi pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan (buy the service), serta produk bantalan beton,” ujarnya.
Upaya lainnya yang dilakukan yaitu melalui optimalisasi pemanfaatan aset BMN. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, sehingga APBN yang ada dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih prioritas.
Selanjutnya, Kemenhub melalui Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal, juga melakukan proses pengadaan yang lebih dini. Hal ini dilakukan agar program yang direncanakan dapat selesai tepat waktu, dan untuk mencegah terhentinya layanan transportasi karena adanya kendala dalam proses pengadaan.
Melalui proses pengadaan yang lebih dini, hingga 1 November 2023, Kemenhub telah berhasil merealisasikan 84,5 % paket pengadaan dari yang telah direncanakan yaitu sejumlah 1.515 paket pengadaan, dengan nilai pagu sebesar 11,95 triliun rupiah.
Melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemerintah menargetkan sebesar 95 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah dialokasikan untuk produk dalam negeri. Program ini juga menjadi bagian dari indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) instansi pemerintah.
(Taufik Fajar)