Periskop 2024: Proyek Infrastruktur di Akhir Masa Jabatan Jokowi
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga tahun ini atau akhir masa jabatannya.
Bahkan Jokowi menegaskan 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak akan rampung 2024, atau saat masa jabatannya berakhir, akan tetap dilanjutkan.
“Ya diteruskan, masa berhenti,” kata Jokowi/
Adapun 42 PSN senilai Rp1.427,36 triliun tersebut proyeknya saat ini masih berjalan.
Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menegaskan penggunaan anggaran 2024 hanya untuk melanjutkan pembangunan yang sudah terkontrak dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah jadi. Penggunaan anggaran tidak diperbolehkan ada pembangunan infrastruktur baru untuk anggaran 2024. Namun, pengecualian apabila terdapat perintah dari Presiden Jokowi.
"Terutama Cipta Karya, jangan ada yang main-main pada program ini, ini di akhir tahun kabinet. Jadi kita harus selesai dengan baik," ujar Basuki dalam sambutannya pada acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2023, 13 Februari 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur saat ini hanya boleh difokuskan untuk 3 hal. Pertama, proyek Multi Years Contract (MYC), Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) pada pembangunan yang sudah selesai, dan pembangunan atas arahan Presiden.
"Tidak ada kegiatan yang baru dimulai pada tahun 2024, apakah itu MYC atau single years contract kecuali direktif presiden," tegas Basuki.
Hal ini karena Basuki menargetkan seluruh pembangunan rampung di semester I 2024, sehingga tidak akan ada lagi proyek yang tersisa saat masa jabatan Presiden Jokowi atau kabinet Indonesia Maju telah berakhir.
"Jadi pada tahun depan semua pembangunan harus sudah bermanfaat," kata Basuki.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada akhir tahun 2022 lalu.
Perpres tersebut mengatur penggunaan anggaran infrastruktur setidaknya hanya boleh digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Terdapat 21 kegiatan, seperti Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, Pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai, Pembangunan tambatan perahu, Pembangunan atau pengembangan sistem drainase, dan Pembangunan jalan dan jembatan.
Kemudian ada Preservasi jalan dan jembatan, Pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan, Pembangunan atau rehabilitasi asrama mahasiswa, Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi, Pembangunan atau rehabilitasi gedung/ bangunan umum.
Pembangunan atau perbaikan rumah dan sarana dan prasarana serta utilitas umum perumahan, Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum, Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga, Pembangunan atau rehabilitasi auditorium, kemudian Pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan.
Tak hanya itu, terdapat juga Pembangunan atau rehabilitasi istana, Rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan bangunan kawasan cagar budaya, Pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar, Pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit, Pembangunan atau rehabilitasi rumah susun dalam rangka revitalisasi kawasan dan/atau, Pembangunan, rehabilitasi, renovasi rumah susun, atau bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat.
"Tidak ada kegiatan yang baru dimulai pada tahun 2024, apakah itu MYC atau single years contract kecuali direktif Presiden," pungkas Menteri Basuki.
Anggaran Infrastruktur 2024 Rp422,7 Triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa memperkuat belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan infrastruktur ekonomi adalah prioritas arah kebijakan anggaran pada 2024. Penguatan infrastruktur akan berfokus untuk mendukung transformasi ekonomi.
Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, selain SDM, harus jaga akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan atau kawasan ekonomi, dalam hal ini termasuk juga kebutuhan mengenai digital teknologi dan infrastruktur.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran sebesar Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur yang dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan hingga ekonomi.
Anggaran tersebut, berdasarkan penjelasan Presiden Jokowi, akan digunakan untuk penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
“Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun," ujar Presiden saat membacakan Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, pada 16 Agustus 2023.
Pembangunan infrastruktur ini akan diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan lewat pembangunan bendungan untuk menjaga ketersediaan air baku, pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk peninjauan produktivitas pertanian.
"Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi," jelas Presiden Jokowi.
Anggaran untuk infrastruktur tersebut juga akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Targetnya mulai tahun 2024 mendatang pemindahan PNS tahap satu sudah mulai dilakukan sekaligus menandakan pindah pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan.
"Pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," lanjut Presiden.
"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan," pungkas Presiden.
Rincian Penggunaan Anggaran Infrastruktur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program Tahun Anggaran (TA) 2024 tuntas pada tahun 2024, sebelum selesai masa bakti Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dilakukan agar infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, 30 Agustus 2023.
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tersebut adalah bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun yang terdiri:
Pembangunan 23 unit bendungan.
Revitalisasi danau.
Pembangunan irigasi 4.000 hektar.
Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar.
Pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km.
Pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik.
Pembangunan 7 unit embung.
"Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km," ucap Menteri Basuki menjelaskan secara rinci.
Anggaran sebesar Rp32,70 triliun akan difokuskan pada bidang pemukiman yang terdiri antara lain:
Pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan. Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.985 liter/detik.
Perluasan SPAM sebanyak 20.638 Sambungan Rumah (SR).
Pamsimas di 1.183 desa.
Sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 Kartu Keluarga (KK).
Sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK.
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.546 lokasi.
Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan.
Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 738 kecamatan.
Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2.
Pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan.
Pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit.
Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit.
Pembangunan dan rehabilitasi Perguruan Tinggi Negara/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN) sebanyak 17 unit.
Rehabilitasi dan renovasi 25 pasar.
Pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit.
Renovasi 21 stadion.
Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun yang terdiri:
Pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit.
Rusun MYC 2023-2024 2.316 unit.
Pembangunan rusun baru direktif 578 unit.
Pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit).
Pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45.872 unit.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun yang terdiri atas perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
"Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun," jelas Basuki lagi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
