Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi Izin Impor Bawang Putih
Ombudsman RI memang mendeteksi adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam penerbitan dan pelaksanaan RIPH bawang putih. Untuk itu Ombudsman telah membentuk tim pemeriksaan khusus pada Keasistenan Utama III untuk melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap dugaan maladministrasi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kementan mensyaratkan RIPH sebagai salah satu syarat impor produk hortikultura, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2020.
RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sedangkan wajib tanam bawang putih merupakan salah satu bentuk kewajiban importir untuk melakukan pengembangan komoditas bawang putih dalam negeri yang merupakan komoditas strategis, pasca terbitnya RIPH.
(Feby Novalius)
