7 Fakta Blokir Anggaran Kementerian Rp50 Triliun, Para Menteri Ekonomi Jokowi Bersuara
JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan kebijakan pemblokiran anggaran atau automatic adjustment APBN 2024 senilai Rp50,14 triliun. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan beberapa program.
Automatic adjustment APBN 2024 tersebut tidak dilakukan secara mendadak, namun telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat penyerahan DIPA.
Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai pemblokiran anggaran kementerian Rp50 triliun, ditulis pada Minggu (18/2/2024).
1. Antisipasi Kebutuhan Pembiayaan Program
Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemblokiran anggaran senilai Rp50,14 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan beberapa program termasuk bansos.
“Kita juga akan melakukan survei ekonomi secara nasional dan kita punya target pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen, jadi ini penting,” ucapnya.
2. Menambah Anggaran Pengadaan Pupuk
Karena Indonesia sedang memasuki musim tanam setelah tertunda selama dua bulan, menurut Airlangga, pemblokiran anggaran digunakan untuk menambah anggaran pengadaan pupuk karena kini
“Presiden sudah minta anggaran ditambah Rp14 triliun. Kenapa? Karena Rp26 triliun itu tidak cukup dan memang setiap tahun kisaran anggarannya antara Rp35 triliun-Rp40 triliun,” ujarnya.
3. Perbanyak Stok Pupuk
Airlangga juga mengatakan bahwa stok pupuk pemerintah juga perlu diperkuat karena kini para petani diperbolehkan untuk mengambil jatah pupuk bersubsidi untuk satu tahun dalam satu kali pengambilan sekaligus.
“Jadi, untuk itu perlu dipastikan bahwa stok pupuk tersedia. Karena yang paling penting untuk pertanian adalah siklus tanam, jadi para petani tidak perlu menunggu siklus anggaran (untuk mendapatkan pupuk subsidi),” katanya.
4. Alasan Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiga kali memblokir sebagian kecil anggaran kementerian atau lembaga (K/L). Anggaran yang diblokir atau terkena kebijakan automatic adjustment senilai Rp50,14 triliun. Pada 2022, nilainya sebesar Rp39,71 triliun, dan pada 2023 menjadi Rp50,23 triliun.
