Mangkrak 17 Tahun, Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung Dilanjutkan
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) bakal dilanjutkan. Rencana pembangunan Tol Dalam Kota Bandung ini sudah mangkrak 17 tahun.
"Untuk mengatasi kemacetan di kawasan metropolitan Bandung, kami sepakat untuk meneruskan rencana pembangunan tol BIUTR yang diprakarsai Pemerintah (solicited). Kami akan siapkan segera," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Hal ini disampaikan Basuki saat menerima kedatangan dan melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin di Kantor Kementerian PUPR, Rabu 28 Februari 2024.
Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah mangkrak hampir 17 tahun tersebut dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ujarnya.
Selain rencana pembangunan Tol Dalam Kota Bandung, pertemuan Menteri PUPR dengan Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
Seperti penanganan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor, yang bakal perbaiki peningkatan jalan provinsinya. Namun Menteri Basuki juga meminta, harus ada kepastian untuk pembangunan jalan khusus tambangnya.
"Saya tunggu skema kerja samanya dari Pak Pj. Gubernur," katanya.
Kemudian rencana pembangunan ruas tol Cigatas yang menghubungkan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan Kabupaten/Kota Garut dan Kabupaten/Kota Tasikmalaya.
"Kami sudah bahas detailnya untuk tahap pra kualifikasi, dengan perubahan desainnya, sehingga memerlukan adendum," sambungnya.
Targetnya setelah tuntas tahap prakualifikasi, pada April 2024 akan segera diproses lelang, dan ditargetkan pada Juni 2024 sudah ada penetapan pemenangnya. "Sesudahnya kita bisa mulai pelaksanaan konstruksinya," ungkap Menteri Basuki.
Menteri Basuki dan Pj Gubernur Jabar membahas juga membahas pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024.
"Tadi juga dibahas rencana perbaikan jalan provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Barat. Aokasi tahun 2024 akan lebih besar dari tahun 2023. Tadi usulannya Rp1,2 triliun untuk Inpres Jalan Daerah di Jawa Barat," ujarnya.
Kemudian terkait pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Inpres yang baru ditandatangani Presiden pada 29 Januari 2024 tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
"Inpres Air Minum dan Air Limbah bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas Instalasi Pengolahan Air dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun bisa segera terkoneksi hingga Sambungan Rumah (SR). Saya minta INPRES ini bisa segera disiapkan programnya dan dimanfaatkan oleh Provinsi Jawa Barat," kata Menteri Basuki.
(Dani Jumadil Akhir)
