DPR Minta Pembiayaan Industri Strategis Jadi Prioritas
JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta pembiayaan BUMN industri strategis menjadi prioritas. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto dan Sartono Hutomo menilai, selama ini BUMN Industri Strategis kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Untuk itu, pemerintahan baru nanti diminta untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas. Negara harus selalu hadir, terutama dalam skema pembiayaan industri strategis ini.
"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS ini, sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan program strategis nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto, Minggu (23/6/2024).
Dirinya pun menyebut penting bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi.
"Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," terang Mulyanto.
Sementara itu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut, agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.
Oleh karena itu, dia menekankan, negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.
"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," terang Sartono.
Salah satu industri strategis yang saat ini sedang terbelit masalah keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari para pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Karakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar USD131,65 juta atau sekitar Rp2,03 triliun.
Salah satu masalah kinerja operasional akibat insiden force majeure pada fasilitas produksi utama PT KS yaitu Hot Strip Mill#1 (HSM#1) sehingga PT KS tidak berproduksi. Saat ini fasilitas HSM#1 dalam tahap perbaikan dan direncanakan beroperasi kembali pada akhir 2024. Selain itu, PT KS juga dalam menyusun kembali restrukturisasi utangnya agar mampu mendukung keberlanjutan usahanya.
Upaya pengoperasian kembali pabrik baja BUMN ini akan menjaga kemandirian baja nasional sebagaimana dilakukan negara maju lainnya, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas yang membutuhkan pertumbuhan industri baja yang kuat.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
