Kritik Luhut soal Pembatasan BBM Subsidi, Anggota DPR: Tak Berdasar
JAKARTA - Anggota DPR mengkritik pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurut anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pernyataan tersebut dinilai tak berdasar.
Dia memandang, argumentasi yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan ihwal pembatasan pembelian BBM subsidi mengacu pada dinamika ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir ini.
Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga tingginya harga minyak mentah dunia.
Di sisi lain, pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat drastis, namun tidak dibarengi dengan pemasukan. Selain itu, ekspor sejumlah komoditas juga menurun.
Luhut, lanjut Mulyanto, melihat perkara ini bisa memperluas defisit fiskal. Sehingga, pembatasan BBM bersubsidi segara dilakukan agar bisa menghemat anggaran negara.
“Kalau saya lihat argumennya, pertama argumennya dolar semakin naik, kedua harga minyak juga anggaplah naik, semenatra APBN banyak pengeluaran dan juga ekspor komoditas juga turun, kemungkinan defisit melebar, untuk itu pembatasan BBM segera dilakukan,” ujar Mulyanto dalam sesi wawancara dengan MNCTrijaya, Sabtu (13/7/2024).
