Lebih jauh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi di sektor padat karya seperti pertanian, kelautan, dan pangan untuk memberikan dampak langsung kepada rakyat. Dia menyoroti pentingnya mengolah komoditas seperti kopi, kakao, lada, dan nilam sebelum diekspor sebagai bahan mentah.
Menurut Presiden, dengan luas perkebunan kopi 1,2 juta hektare, kakao 1,4 juta hektare, serta lada dan nilam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, potensi ini harus dioptimalkan melalui industrialisasi. “Memang harus dipaksakan, jangan dibiarkan alami, tetapi dipaksa, berhenti ya harus berhenti dengan segala resiko-nya,”
Salah satu potensi besar Indonesia ke depan adalah rumput laut, yang memiliki beragam manfaat mulai dari pupuk organik, kosmetik, hingga bio avtur. Dengan panjang garis pantai lebih dari 80 ribu kilometer, Presiden Jokowi melihat rumput laut sebagai sumber daya yang dapat memberdayakan masyarakat pesisir.
“Kalau kita bisa masuk ke sini (industri rumput laut) dengan rencana dan strategi yang baik, ini akan memberikan dampak kepada rakyat sangat besar dan menaikkan nilai tambah kita,” kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia harus berani menempuh jalan sendiri dalam memanfaatkan sumber daya nasional. Presiden tidak ingin Indonesia mengikuti tren dunia yang akan membawa masuk ke dalam kompetisi yang sulit.
“Kalau kita fokus, komplit dengan rencana taktis, komplit dengan strategi taktis kita, saya meyakini tadi yang didepan saya sampaikan abad asia dan kita menjadi superpower itu betul-betul bisa kejadian,” tutur Presiden.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan pembangunan smelter dan industri pengolahan khusus untuk nikel, bauksit, dan tembaga telah memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Di antaranya adalah membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama delapan tahun ini.
Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hilirisasi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mendorong nilai tambah dan lapangan kerja.
"Yang harus dilakukan hilirisasi, hilirisasi harus kita lakukan. Waktu saya di Kementerian Investasi, saya membuat peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," kata Bahlil dalam kegiatan REPNAS National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.
Dia menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah penting yang harus dilakukan, dan telah menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengolahan sumber daya alam dalam negeri.
Dia mengungkapkan, sebelumnya selama menjabat di Kementerian Investasi, Bahlil membuat peta jalan hilirisasi yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, dengan potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga di tahun 2040.
"Sampai dengan 2040 (potensi nilai investasi) total 618 miliar dolar AS dari 28 komoditas. Jadi ini bukan omon-omon, jadi 28 komoditas kita buat hilirisasi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin provinsi Aceh Muhammad Iqbal mengatakan capaian hilirisasi Presiden Jokowi ini merupakan terobosan yang luar biasa. Dia mengatakan, imbas hilirisasi ini memiliki multiplier effect secara ekonomi.
"Dampak ekonomi dari hilirisasi Pak Jokowi ini, atau multiplier effect ini, luar biasa, karena dari hulu ke hilirnya ini memiliki nilai tambah bagi ekonomi Indonesia," Iqbal menegaskan.
Iqbal mengatakan, sebelum adanya kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi, banyak industri yang masih melakukan ekspor bahan mentah. Kendati demikian, saat ini menurut Iqbal, hilirisasi ini membuat para pengusaha mulai mampu mengekspor barang setengah jadi dan barang jadi.
"Dengan adanya hilirisasi ini, banyak muncul investasi di dunia industri. Jadi industri kita saat ini mulai bangkit sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi," katanya.
Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode telah mencatat berbagai capaian penting di bidang ekonomi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memaparkan sejumlah keberhasilan ekonomi yang telah diraih Indonesia selama 10 tahun terakhir.
"Pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Presiden Jokowi tetap stabil di kisaran 5%. Angka kemiskinan menurun menjadi 9,36% per Maret 2023," ucap Suharso.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan, dengan peningkatan hampir tiga kali lipat dari 187 juta pada 2014 menjadi 4,55 juta pada 2023.
"Nilai Tukar Petani meningkat dari 102 pada 2014 menjadi 112,46 pada 2023, dan Indeks Pembangunan Manusia naik dari 68,9 menjadi 74,39 pada periode yang sama," kata Suharso.
(Dani Jumadil Akhir)