Warga Jakarta Dapat BLT Rp900.000 hingga Desember 2024

Untuk cara cek penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) September 2024 dapat dilakukan secara online dengan cara berikut:

- Buka link https://siladu.jakarta.go.id/.

- Masukkan NIK KTP lansia yang ingin dicari.

- Klik tombol Cek NIK.

Selanjutnya, sistem akan memberikan informasi apakah NIK KTP yang dicari terdaftar sebagai penerima KLJ 2024. Apabila terdaftar sebagai penerima KLJ 2024, maka sistem akan menampilkan data diri penerima.

Pencairan Bansos PKD Tahap 3

Total penerima Bansos PKD Tahap 3 sebanyak 181.353 orang, dengan rincian 141.533 orang penerima KLJ, 17.326 orang penerima KPDJ, dan 22.494 orang penerima KAJ.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan penerima bansos pada tahap 3 ini telah melalui proses rekonsiliasi dengan Bank DKI, serta lolos pemadanan data kependudukan dan data warga binaan panti sosial.

“Kami sudah melakukan beberapa tahapan pengecekan sebelum melakukan pencairan. Kemudian dana bansos yang ditop-up merupakan akumulasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Di mana jumlah tiap bulannya sebesar Rp300 ribu. Sehingga total yang dicairkan sebanyak Rp900 ribu," kata Premi dalam keterangannya.

Premi menjelaskan penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial, yakni ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta; terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kriteria khusus lainnya sesuai jenis bansos masing-masing (usia >60 tahun, anak usia dini 0-6 tahun 0 bulan, dan disabilitas adalah penyandang disabilitas yang terdaftar pada pendataan disabilitas dinsos); merupakan hasil verifikasi dan validasi di lapangan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinas Sosial DKI Jakarta.

Bansos PKD dikecualikan bagi masyarakat yang terindikasi padanan, yakni:

1. Ketidaklayakan DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI

2. Ketidaklayakan DTKS dari hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) bulan Juni 2022

3. Ketidaklayakan pada Web Service kependudukan dari Kemendagri RI

4. Kepemilikan aset (memiliki kendaraan mobil dan NJOP > Rp1 miliar)

5. Warga binaan panti sosial;

6. Variabel khas daerah lainnya (PNS/TNI/POLRI, tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat, menggunakan air kemasan bermerk 19 liter); dan

7. Penerima bantuan sosial sejenis yang bersumber dari APBN, yaitu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca Selengkapnya: Pencairan Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4, Penerima Dapat Rp900 Ribu

(Taufik Fajar)