5 Fakta BPJS Kesehatan Berpotensi Gagal Bayar
3. Banyak Masyarakat Kena Penyakit Kronis
Peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis.
Selain itu adanya tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit, peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas Rumah Sakit, hingga adanya potensi fraud.
Sedangkan beberapa faktor yang membuat pendapatan premi BPJS tidak kunjung mengalami peningkatan dan menyeret pada ancaman gagal bayar, disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah, peserta aktif di dominasi kelas 3, hingga validasi data yang kurang tepat.
"Makanya kita sedang membahas terkait penyesuaian iuran, selain itu, kita perlu dukungan K/L untuk sanksi layanan publik," pungkas Mahlil.
4. Potensi Gagal Bayar di 2026
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, menjelaskan bahwa jika masalah ini tidak ditangani, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang.
“Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 kita akan defisit atau aset negatif. Gagal bayar bisa terjadi pada Maret 2026”, ujar Mahlil, saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas.
5. Iuran BPJS Bakal Naik
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa akan ada kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025.
“Kemungkinan bisa (naik), tapi itu semua kan nunggu tanggal mainnya,” ujar Ali ketika ditemui di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin 11 November 2024.
Ali menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengajukan kepada Presiden Prabowo untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan. Harapannya langkah ini bisa menekan defisit BPJS Kesehatan dan menghindari kondisi gagal bayar klaim.
Targetnya, pada pertengahan tahun 2025 telah disusun tarif baru iuran BPJS Kesehatan bagi para peserta JKN. "Nanti Juni atau Juli 2025, akan ditentukan kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif," tambahnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
