Heboh Loker Admin Judi Online Bergaji Rp18 Juta, Kemnaker Minta Masyarakat Waspada
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi terkait lowongan pekerjaan (loker), terutama yang tersebar melalui platform digital.
Hal ini setelah adanya cuitan netizen mengenai loker di platform untuk pencari kerja karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan sebagai admin Rp18 juta per bulan. Ternyata, lowongan kerja tersebut ternyata admin untuk judi online (judol) yang tempat kerjanya di Kamboja.
Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, masifnya penggunaan platform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan telah membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
"Kami meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap informasi lowongan pekerjaan, baik dengan memverifikasi melalui website resmi perusahaan, media sosial resmi, maupun menghubungi langsung perusahaan terkait," ujarnya lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/1/2025).
1. Bahaya Lowongan Kerja Palsu
Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, hal ini juga sudah menjadi perhatian khusus Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar pihaknya aktif memberikan layanan pengaduan publik atas lowongan kerja palsu serta aktif menyosialisasikan kepada masyarakat atas kerawanan dan bahaya lowongan kerja palsu.
"Dan bila perlu jika ada pihak yang dirugikan jangan ragu-ragu untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut merupakan pidana penipuan," ujarnya.
2. Minta Pungutan Biaya, Modus Penipuan
Dia juga menegaskan pentingnya memastikan kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Salah satu indikatornya adalah proses rekrutmen tidak memungut biaya apapun dari pelamar.
"Jika ada pungutan biaya dalam proses rekrutmen, hampir pasti itu adalah modus penipuan," tambahnya.
Selain itu, kredibilitas juga mencakup jenis usaha yang dijalankan perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. "Ini agar kita tidak terjebak dengan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum seperti praktik judi berbasis daring," ujarnya.
