JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan kembali penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer sejak Selasa 4 Februari 2025.
Menurutnya penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran memang penting untuk dipastikan. Namun memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat juga tidak boleh diabaikan, mengingat gas LPG sendiri menyangkut kesejahteraan masyarakat.
"Memang niat awalnya untuk mengurangi subsidi (agar tepat sasaran), tapi penting dipikirkan kesejahteraan masyarakat. Ini sebetulnya menjadi seni daripada ilmu untuk mencari equilibrium (titik keseimbangan)," ujar Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Rabu (5/2/2025).
Kadin berharap ke depannya subsidi kepada masyarakat tidak sampai menjadi korban terkait efisiensi belanja pemerintah. Penerimaan negara perlu didorong agar mampu mendanai program-program subsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Presiden kemarin juga sudah memutuskan, dan saya kira bijak untuk kembali membiarkan pengecer melanjutkan (berjualan LPG 3 kg) karena yang penting masyarakat bisa mendapatkan gas 3 kg," kata Anindya.
"Kadin mendukung bagaimana subsidi ini bisa didanai dengan sehat, tadi kita bicara, paling penting meningkatkan investasi dan neraca perdagangan, sehingga bisa surplus dan bisa mendanai ini semua," tambahnya.
Namun menurutnya, peningkatan investasi dan neraca perdagangan perlu dukungan pemerintah memberikan kemudahan berusaha agar banyak investasi masuk ke Indonesia, sehingga tidak hanya insentif saja yang diberikan, tapi terpenting adalah kemudahan dan kepastian berusaha.
"Kita perlu memikirkan investasi, neraca perdagangan, perputaran jalan. Tapi hal ini juga perlu untuk dibarengi dengan kemudahan investasi yang baik," kata Anindya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg pada Selasa 4 Februari 2025.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/2) malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subsidi 3 kg.
"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kementerian ESDM bersama Pertamina kemudian melakukan tata kelola para pengecer LPG 3 kg statusnya kini diubah menjadi sub pangkalan sehingga dapat kembali berjualan kebutuhan rumah tangga tersebut.
Sub pangkalan dinilai menjadi solusi untuk mengatur distribusi LPG 3 kg bisa dijual dengan harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga dengan pemberian subsidi dari Pemerintah.
Kebijakan itu diambil setelah sebelumnya aturan mengenai pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg diberlakukan dan penjualan gas tersebut hanya boleh dilakukan di pangkalan pada 1 Februari 2025.
(Dani Jumadil Akhir)