Jangan Ada Titipan, Struktur Organisasi Danantara Harus Diisi dari Kalangan Profesional
JAKARTA - Struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus diisi dari kalangan profesional usai Danantara resmi terbentuk. Pembentukan Danantara resmi diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir saat pengesahan revisi Undang-Undang BUMN menjadi UU pada 4 Februari 2025.
Saat ini Kepala Danantara dijabat oleh Muliamad D Hadad dan wakil Kepala Danantara dijabat Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.
"Danantara, soal komposisi idealnya memang banyak profesionalnya, karena Danantara ini versi lebih besar dari INA SWF dan digunakan untuk vehicle cari pendanaan, cari investasi dari pihak luar negeri," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Okezone di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Bhima menambahkan, dalam situasi global yang saat ini kurang mendukung seperti adanya perang dagang, proteksionisme di mana-mana maka Danantara harus menjadi lembaga yang lebih unggul dan kredibel.
"Danantara ini harus jadi champion. Kalau hanya orang pemerintahan nanti rawan titip-titipan politik, apalagi pengelolaan asetnya dalam jumlah yang besar, kenapa tidak dikasih ke profesional jadi porsi profesionalnya harus lebih besar," ujar Bhima.
Menurut Bhima, struktur organisasi Danantara bisa berkaca dari Temasek Holdings milik Singapura, yang di mana diisi oleh kalangan profesional yang pernah bekerja di perusahaan multinasional seperti Unilever, Microsoft hingga Amazon
"Jadi strukturnya bisa dibandingin lah pengelola-pengelola dana jumbo itu, kalau di Indonesia banyak titipan-titipan pejabatnya rentan akan terjadi moral hazard juga dan bisa memicu korupsi nantinya terhadap pengelolaan aset BUMN yang terkonsolidasi jumbo ini," katanya.
