JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Dengan keputusan ini, banyak pos anggaran di Kementerian dan lembaga dipangkas.
Alih-alih mencapai efisiensi, langkah penghematan dinilai justru akan memberi dampak negatif bagi perekonomian.
Hal ini seperti diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti. Menurutnya, kebijakan penghematan anggaran yang dikeluarkan pemerintah malah akan mempersulit target pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025 ini.
Esther mengungkap, target pertumbuhan ekonomi 5,2% justru akan sulit dicapai apabila anggaran belanja pemerintah dipangkas, mengingat dalam sebuah teori, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya rasa akan berat tercapai jika ada pemangkasan anggaran karena menurut teori salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah," ungkap Esther saat dihubungi Okezone.com, Minggu (9/2/2025).
Lebih jauh Esther menyebut, hal ini akan semakin diperburuk dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Faktor pemberat lainnya yang juga turut berperan dalam tersendatnya pertumbuhan ekonomi adalah karena kenaikan tarif pajak yang belum lama ini diputuskan oleh pemerintah.