Biang Kerok Bansos Rp500 Triliun Tidak Tepat Sasaran
Program-program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), yaitu sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diperintahkan oleh Presiden dan akan selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” kata Luhut.
Dengan hadirnya ekosistem digital ini juga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, maka kemudian pemerintah bisa saja mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan dengan lebih maksimal, supaya setiap sepeser rupiah yang dikeluarkan akan terasa secara maksimal manfaatnya bagi masyarakat yang berhak.
Tidak hanya itu, dengan beberapa langkah konkret ini, ia juga optimis bahwa nantinya sistem bansos akan lebih maksimal dan lebih membaik supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut.
4. Masalah Penyaluran Bansos Rp500 Triliun
Banyaknya masalah yang dibongkar oleh Luhut terkait dengan penyaluran bansos Rp500 triliun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, diantaranya seperti masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
(Feby Novalius)
