Biang Kerok Bansos Rp500 Triliun Tidak Tepat Sasaran
JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penyaluran bansos Rp500 triliun tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan dari anggaran bansos sejumlah Rp500 triliun, hanya separuhnya saja bansos yang disalurkan dengan tepat sasaran.
"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut akhir pekan lalu.
1. Optimalisasi Digital Bansos
Supaya bisa meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos), Luhut turut mendorong adanya pengoptimalan digitalisasi, supaya bansos yang tersalurkan bisa tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.
2. Perbaikan Data Bansos
Luhut mengatakan bahwa untuk meningkat efektivitas penyaluran bansos, saat ini pemerintah sedang membuat Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu nantinya data tersebut akan mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kemudian penggabungan data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri supaya bisa memastikan tingkat akurasi data penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Lebih lanjutnya, Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, bantuan sembako, dan elpiji (LPG) agar kualitas data dan efektivitas penyaluran kian meningkat.
3. Inisiatif Government Technology
Program-program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), yaitu sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diperintahkan oleh Presiden dan akan selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” kata Luhut.
Dengan hadirnya ekosistem digital ini juga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, maka kemudian pemerintah bisa saja mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan dengan lebih maksimal, supaya setiap sepeser rupiah yang dikeluarkan akan terasa secara maksimal manfaatnya bagi masyarakat yang berhak.
Tidak hanya itu, dengan beberapa langkah konkret ini, ia juga optimis bahwa nantinya sistem bansos akan lebih maksimal dan lebih membaik supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut.
4. Masalah Penyaluran Bansos Rp500 Triliun
Banyaknya masalah yang dibongkar oleh Luhut terkait dengan penyaluran bansos Rp500 triliun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, diantaranya seperti masalah data penerima yang ganda hingga tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
(Feby Novalius)
