Harta Kekayaan Djoko Tjandra, yang Dipanggil KPK Terkait soal Harun Masiku
JAKARTA - Harta kekayaan Djoko Tjandra, yang dipanggil KPN terkait soal Harun Masiku. Nama Djoko Tjandra kembali mencuat ke hadapan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengusut jejak komunikasi dan kemungkinan aliran dana yang mengaitkan dua nama besar ini.
Juru bicara KPK menyebut bahwa pemanggilan Djoko Tjandra berkaitan dengan informasi adanya pertemuan antara dirinya dan Harun Masiku di luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Djoko diduga menyampaikan permintaan tertentu kepada Harun yang kini masih didalami penyidik.
1. Siapa Djoko Tjandra?
Djoko Soegiarto Tjandra adalah pengusaha kontroversial yang namanya dikenal luas sejak kasus pengalihan hak tagih Bank Bali mencuat pada akhir 1990-an. Dia sempat menjadi buronan internasional selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ditangkap pada 2020.
Selama proses hukumnya, Djoko terseret ke berbagai kasus. Mulai dari pemalsuan dokumen perjalanan, suap terkait penghapusan red notice, hingga permintaan fatwa ke Mahkamah Agung demi menghindari eksekusi pidana. Dia dijatuhi hukuman penjara dalam beberapa perkara sekaligus, dengan total pidana mencapai belasan tahun.
2. Harta Kekayaan Djoko Tjandra
Meski saat ini Djoko bukan lagi pejabat negara dan tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), rekam jejak finansialnya selalu menjadi sorotan.
Hingga kini, belum ada laporan kekayaan terbaru yang dipublikasikan secara resmi terkait dirinya. Namun, dalam proses hukum sebelumnya, dia diketahui memiliki jaringan bisnis yang luas, termasuk properti, saham, serta aset luar negeri yang bernilai besar.
Ketika Djoko Tjandra kembali terseret ke dalam pusaran kasus Harun Masiku, banyak pihak mempertanyakan apakah ada aliran kekayaan yang digunakannya dalam bentuk suap atau bantuan logistik kepada pihak-pihak terkait.
3. KPK Dorong Transparansi dan Penelusuran Aset
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penelusuran aset dan rekam transaksi menjadi bagian penting dalam membongkar jejaring korupsi lintas kasus. Pemanggilan Djoko Tjandra dianggap penting untuk memperjelas posisi Harun Masiku, yang hingga saat ini masih berstatus buronan sejak kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada 2020.
Tak hanya itu, KPK juga terus mengingatkan pentingnya pelaporan kekayaan secara jujur oleh para penyelenggara negara. Per 9 April 2025, tercatat lebih dari 16 ribu pejabat belum menyampaikan laporan LHKPN tahunannya, meski batas akhir pelaporan telah diperpanjang.
Keterlibatan Djoko Tjandra dalam kasus baru ini menjadi babak lanjutan dari perjalanan panjang penegakan hukum di Indonesia. Publik kini menantikan bagaimana KPK akan menindaklanjuti keterangan dari salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia, dan apakah keterkaitannya dengan Harun Masiku akan membuka lembar baru dalam kasus korupsi politik yang hingga kini belum tuntas.
(Taufik Fajar)
