Salah satu contoh dalam kategori hambatan layanan adalah mandat Bank Indonesia yang mengharuskan kartu kredit pemerintah diproses melalui Gerbang Pembayaran Nasional, bersama dengan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Sistem global saat ini tidak membedakan antara kartu kredit pemerintah dan konsumen, sehingga menimbulkan gesekan dalam transaksi layanan lintas batas.
Pada tanggal 9 April, Presiden Trump mengumumkan penangguhan tarif 'timbal balik' selama 90 hari, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa tarif tersebut akan dicabut secara permanen. Jika diberlakukan sesuai rencana pada bulan Juli, tarif tersebut dapat mengurangi belanja konsumen AS, yang pada akhirnya akan menyusutkan pendapatan ekspor dan surplus perdagangan Indonesia.
Dengan mempertimbangkan hal ini, jumlah dolar AS yang beredar di Indonesia akan menurun, sehingga menekan rupiah Indonesia.
Penurunan dolar ekspor berarti berkurangnya akses ke mata uang AS—sama seperti Indonesia yang menghadapi pembayaran pinjaman luar negeri yang signifikan. Kombinasi tersebut dapat menekan rupiah, yang menurut para analis dapat mencapai Rp17.000 pada pertengahan tahun dan mungkin Rp18.000 pada akhir tahun 2025.
Faktor kunci lainnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2025. Belanja pemerintah telah menurun, sementara investasi tetap optimis dengan hati-hati setelah peluncuran Danantara. Namun, kemungkinan penurunan ekspor neto dapat menguji ketahanan ekonomi Indonesia.
(Feby Novalius)