Jam Kerja 3.000 Pekerja Hotel Dikurangi, Gaji Dipotong hingga Pekerja Kontrak Tak Diperpanjang
Kemudian pekerja kontrak juga ada yang sudah habis dan tidak dipekerjakan lagi. Nah sisanya ini yang pekerja tetap, mereka sekarang bergantian harinya," kata Dodi.
2. Pengurangan Jam Kerja
Dodi melanjutkan para pelaku usaha perhotelan melakukan kebijakan pengurangan jam kerja dengan sistem masuk tiga atau empat hari saja dalam sepekan, guna tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Namun demikian, kata Dodi, meski juga dilakukan inovasi dari para pelaku usaha perhotelan demi mempertahankan okupansi, ada beberapa hotel yang terpaksa harus tutup dan memberhentikan pekerjanya seperti di Bogor.
"Okupansi di semua hotel 35-40 persen. Sekarang bahkan sudah ada hotel yang tutup seperti di Bogor ada dua, dan itu ada puluhan pekerja harus di-PHK. Dan kami cek di daerah lain belum ada lagi yang tutup, hanya pengurangan pekerja saja," ujar Dodi.
Atas perkembangan situasi yang ada, Dodi mengatakan sudah dilakukan mediasi antara pihaknya dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun belum membuahkan hasil terkait okupansi hotel.
Yang paling memungkinkan agar hotel tetap hidup, lanjut Dodi, salah satunya adalah dari sisi pajak ke pemerintah. PHRI, kata dia, mengusulkan agar adanya relaksasi berupa penundaan pembayaran pajak agar hotel masih bisa bertahan dan tidak melakukan PHK karyawan atau bahkan sampai menutup bisnisnya.
"Karena sekarang pendapatan kita turun, kredit macet juga tetap tinggi ke bank dan gak bisa dipermudah sama bank. Biar gak tutup ya minimal ada penundaan pembayaran pajaknya," kata dia dikutip Antara.
3. Ada Relaksasi
Hal serupa disampaikan Ketua PHRI Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja yang juga meminta agar ada relaksasi dalam segi pembayaran pajak karena pendapatan hotel masih sulit.
"Ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami bukannya menyerah, dan memang kita semua berusaha di tengah perekonomian yang turun ini," kata Nano.
(Taufik Fajar)
