Bansos PKH dan BPNT 2025 Tahap 2 Kapan Cair? Ini Jawabannya
Ia menekankan bahwa memperkuat peran pemerintah daerah dalam urusan sosial sangat krusial demi keberhasilan program perlindungan serta pemberdayaan masyarakat miskin. Gus Ipul menambahkan, sinergi tersebut dapat dimulai dengan memastikan seluruh kebijakan dan intervensi disusun berdasarkan data DTSEN.
“Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.
“Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Data ini berperan sebagai acuan utama untuk mengidentifikasi secara tepat dan terukur siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan. Oleh karena itu, menurutnya, DTSEN akan terus diperbarui dan divalidasi secara berkala, mengingat kondisi data sosial yang terus berubah.
“Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui,” imbuhnya.
Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.
“Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.
2. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran tersebut meningkat 12,1% dibandingkan posisi terakhir pada Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau naik Rp4,7 triliun dalam kurun waktu satu bulan. Namun, laju penyaluran bantuan sosial kali ini tercatat melambat dibanding bulan sebelumnya, yang mencatat kenaikan Rp13 triliun dari akhir Februari ke Maret.
Kenaikan realisasi anggaran terlihat salah satunya pada belanja untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), yang kini mencapai Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta—bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari data terakhir bulan Maret.
Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.
Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 2, segera bisa mengecek KTP. Berikut ini caranya:
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bansos PKH untuk Mei 2025 dapat mengakses platform resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
3. Status Penerima Bansos
Untuk mengecek status penerimaan bansos, penerima manfaat dapat mengikuti langkah-langkah berikut lewat situs resmi Kemensos
- Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/
- Masukkan informasi wilayah penerima, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan
- Ketik nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi
- Klik tombol “Cari Data”
Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang diterima, periode pencairan, serta status penyaluran dana.
Untuk mengecek status penerimaan bansos, penerima manfaat dapat mengikuti langkah-langkah berikut lewat aplikasi cek Bansos.
- Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store
- Buat akun baru dengan username dan password
- Masukkan NIK KTP dan Nomor KK
- Unggah foto KTP dan selfie sambil memegang KTP untuk verifikasi identitas
- Setelah proses verifikasi selesai, akun Anda akan aktif dan dapat digunakan untuk mengecek status bantuan
- Pilih menu “Cek Bansos” dan lengkapi data untuk melihat apakah bantuan telah cair
Meski jadwal pencairan telah ditentukan, waktu penerimaan dana bantuan sosial dapat bervariasi antar daerah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan sistem distribusi serta tingkat kesiapan masing-masing wilayah dalam menyalurkan bantuan.
