Melalui portal itu, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman dan mudah.
Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional, karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” tuturnya.
Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.
Proses ini sebagai simbol komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data.
Maka itu, tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud.
(Taufik Fajar)