Bansos Beras Cair 360 Ribu Ton, Beban Rumah Tangga Berkurang
JAKARTA – Bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton disalurkan sepanjang Juli 2025. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Mentan Amran, Minggu (13/7/2025).
Mentan Amran menjelaskan, kehadiran bansos beras merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.
Selain bansos, pemerintah juga menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasar dan memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, terutama lewat distribusi beras kemasan 5 kg yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Namun demikian, Mentan Amran menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan SPHP. Dirinya memperingatkan agar tidak terjadi kebocoran dan penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk mafia pangan.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tindak tegas mafia pangan,” tegasnya.
Peringatan tersebut menyusul temuan Satgas Pangan Bareskrim Polri yang tengah mengusut dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar, terkait beredarnya beras yang tidak memenuhi standar mutu dan takaran. Menurut Amran, SPHP adalah bagian penting dari perlindungan konsumen dan stabilisasi pasar.
“SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” katanya.
Amran juga menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah ikut mengawasi agar SPHP benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal,” imbuhnya.
Sementara itu, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari hingga Agustus 2025, meningkat 14,09% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 21,88 juta ton.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya. SPHP dan bansos adalah dua sisi mata uang, satu menjaga akses rakyat miskin, satu lagi menstabilkan pasar,” pungkas Amran.
(Feby Novalius)
