Bansos Masyarakat Miskin Bakal Dihapus? Ini Penjelasannya
Bansos Masyarakat Miskin Bakal Dihapus? Ini Penjelasannya
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan besar dalam strategi pengentasan kemiskinan penghentian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin yang masih memiliki kemampuan bekerja. Langkah ini menjadi bagian dari pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif, bukan sekadar bantuan tunai.
Kebijakan tersebut akan diimplementasikan lewat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), sebuah lembaga baru yang fokus mendorong masyarakat miskin untuk terlibat aktif dalam sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.
“Bukan berarti bansos dihapus total, tapi hanya diberikan untuk kelompok yang benar-benar tidak mampu secara fisik dan mental seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ODGJ,” ujar Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko.
Dana yang sebelumnya digelontorkan untuk bansos reguler akan dialihkan ke program pembangunan sektor produktif. Pemerintah menetapkan sembilan sektor prioritas sebagai ruang partisipasi masyarakat miskin, yakni: pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ekonomi kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan.
Budiman menjelaskan bahwa upaya ini tidak hanya menargetkan pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga perubahan mindset penerima bansos agar tidak bergantung pada bantuan negara semata.
