5 Fakta Sri Mulyani Kejar Pajak Lewat Medsos dan Tugas Marketplace Ikut Pungut Pajak
4. Pengguna Media Sosial
Tak hanya pengguna media sosial biasa, para penerima endorsement juga menjadi sasaran pengawasan oleh fiskus DJP.
"Kalau endorsement juga sudah kita lakukan juga banyak pengawasan," tegas Yoga.
Yoga menyatakan pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam kepatuhan pajak, baik di dunia luring maupun daring.
"Jadi memang dengan semesta dinamika digitalisasi semakin meluas, nah tentunya dari otoritas perpajakan kita juga harus meng-capture itu, supaya tidak ada yang kemudian tidak kena pajak sementara yang lain kena pajak," pungkasnya.
5. Marketplae Jadi Pemungut Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 14 Juli 2025.
Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama kriteria marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemungut pajak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak.
Kriteria ini akan disamakan dengan batasan yang diterapkan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri.
"Jadi nanti akan keluar perdirjen sama seperti PMSE luar negeri mengenai, karena di PMK kan batasannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, kira-kira sama kaya PMSE luar negeri yang transaksinya 600 juta setahun atau 50 juta per bulan dan diakses masyarakat 12 ribu sebulan, kita bikin sama lah," ujar Yoga dikutip
(Taufik Fajar)
