Sebut Tuntutan 17+8 Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat, Menkeu Purbaya Minta Maaf
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung meminta maaf soal pernyataannya terkait tuntutan 17+8 yang kemarin ramai diperbincangkan. Dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025), Purbaya secara terbuka meminta maaf jika pernyataannya sebelumnya menimbulkan salah tafsir.
“Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini. Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi,” kata Purbaya di hadapan awak media.
Ia mengakui dirinya masih pejabat baru di Kementerian Keuangan dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan dinamika kementerian yang penuh sorotan publik.
“Yang jelas, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya mohon doa, bimbingan, dan juga dukungan agar kebijakan fiskal kita bisa semakin baik dan ekonomi nasional tumbuh lebih kuat,” ujarnya.
Purbaya sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Usai pelantikan, ia langsung dihadapkan pada pertanyaan media seputar tuntutan 17+8.
Saat itu, Purbaya menilai tuntutan tersebut tidak sepenuhnya mewakili aspirasi seluruh masyarakat, melainkan sebagian kelompok yang masih merasa kehidupannya belum tercukupi.
Kini, Purbaya menegaskan akan memperbaiki komunikasi publiknya dan meminta masyarakat memberi waktu untuk bekerja.
“Teman-teman media, tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan dulu. Beberapa bulan ke depan baru silakan nilai,” tegasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
