4 Fakta 18 Gubernur Protes Purbaya Usai Anggaran Daerah Dipangkas

3. Purbaya Minta Daerah Efisiensi Belanja

Purbaya menambahkan, pemerintah daerah memahami kondisi fiskal yang tengah ketat dan sepakat untuk bersama-sama memperkuat efisiensi belanja. “Ketika (belanja) itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Mereka juga setuju. Kira-kira sinyalnya seperti itu,” katanya.

Menkeu menegaskan, desentralisasi fiskal tetap menjadi komitmen pemerintah, namun harus dibarengi dengan implementasi kebijakan yang efisien dan transparan.

“Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggaran) juga enggak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkas Purbaya.

4. 18 Gubernur Protes TKD Dipangkas

Diketahui, sekira 18 gubernur dan kepala daerah menyampaikan keberatan atas pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada paruh kedua tahun 2025.

Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan APBN, di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.

Sebanyak 18 gubernur datang menemui Menkeu Purbaya pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta. Berikut ini daftar 18 Gubernur tersebut.

• Gubernur Jambi
• Gubernur Aceh
• Gubernur Maluku Utara
• Gubernur Kalimantan Timur
• Gubernur Kalimantan Utara
• Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
• Gubernur Banten
• Gubernur Kepulauan Riau
• Gubernur Jawa Tengah
• Gubernur Sulawesi Tengah
• Gubernur Sumatera Barat
• Gubernur DI Yogyakarta
• Gubernur Papua Pegunungan
• Gubernur Bengkulu
• Gubernur Sumatera Utara
• Gubernur Lampung
• Gubernur Sulawesi Selatan
• Gubernur NTB

(Dani Jumadil Akhir)