Istana Cari Cara Lunasi Utang Kereta Cepat Rp116 Triliun
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku tidak ada pembahasan soal utang proyek Kereta Cepat Whoosh dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.
Namun, pihaknya telah berbicara dengan kementerian terkait agar dicarikan skema jalan keluar terkait beban keuangan dari proyek kereta cepat. Diketahui, beban utang proyek Kereta Cepat Whoosh telah membengkak hingga USD 7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo saat ditemui usai ratas.
Ia menilai moda transportasi kereta cepat membantu aktivitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Prasetyo pun mengungkap keinginan agar kereta cepat bisa sampai ke Surabaya, Jawa Timur.
"Karena faktanya kan juga Whoosh kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya," tambahnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) keluar dari tekanan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Dony menjelaskan, penyelamatan KAI dari jeratan utang proyek kereta cepat ini dilakukan agar keberlanjutan operasional KAI tetap terjaga tanpa mengorbankan manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari beroperasinya kereta cepat.
"Kita ingin KCIC berjalan baik karena ini memberikan dampak juga terhadap perekonomian, dengan trafik yang terus meningkat, capai 20 ribu per hari. Di satu sisi, kita juga memperhatikan keberlanjutan dari PT KAI itu sendiri, karena KCIC juga bagian dari KAI," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Kamis (9/10).
Dony mengatakan, saat ini Danantara tengah mengkaji dua alternatif strategi penyelamatan yang telah diusulkan ke pemerintah. Pertama, penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi kedua, alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.
"Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya infrastruktur kita pikirkan juga, apakah ini kita jadikan Badan Layanan Umum (BLU) dan segala macam. Tetapi intinya, kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Di satu sisi, kita ingin kualitas Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," tambahnya.
(Feby Novalius)
