Bos BTN Minta Tambahan Dana Rp10 Triliun ke Purbaya
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tengah berupaya mengajukan permohonan tambahan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Hal ini menyusul habisnya alokasi dana sebesar Rp25 triliun yang sebelumnya diperuntukkan bagi dukungan sektor perumahan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya berencana mengajukan surat permintaan tambahan dana antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kita lagi pengin mengajukan surat, gitu ya. Tapi belum tahu disetujui atau tidak disetujui. Namanya usaha kan boleh saja. Kita pengin minta tambahan antara Rp5–10 triliun jika mungkin," kata Nixon usai RUPSLB di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).
Adapun Nixon mengungkapkan bahwa total alokasi dana Rp25 triliun tersebut telah terserap sepenuhnya.
"Kita Rp25 triliun, sudah habis. Sudah habis. Kita akhir Oktober hampir Rp24 triliun. Di awal November kemarin Rp24,7 triliun sudah habis," ujar Nixon.
Tambahan dana ini, jika disetujui, akan diperuntukkan untuk mendukung sektor perumahan yang masih menunjukkan ekspansi signifikan di sekitar periode November hingga Desember 2025. Sektor perumahan mendominasi, dengan alokasi pembiayaan mencapai sekitar 70-an persen.
Nixon menjelaskan bahwa alokasi dana Rp25 triliun yang telah habis sebelumnya termasuk pembiayaan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, karena dana tersebut harus dicairkan sebelum proses spin-off menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) dilakukan.
Namun, ia menegaskan bahwa jika tambahan dana Rp5-10 triliun disetujui, dana tersebut akan masuk ke kas BTN.
"Kalau nanti ketambahan, kan kita suratinya atas nama BTN, bukan BSN. Jadi pasti buat BTN," tegas Nixon.
Terkait tren pembiayaan, Nixon menyoroti meningkatnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap hunian flat di daerah urban atau perkotaan.
Hunian vertikal ini diminati karena dekat dengan tempat kerja dan sarana transportasi, serta menawarkan harga yang lebih terjangkau.
Nixon menyatakan pembiayaan KPR untuk hunian flat sangat visibel asalkan marketable dan affordable.
"Yang jadi tren memang sekarang anak-anak menginginkan di daerah urban, daerah perkotaan, sehingga tidak jauh dari tempat kerjanya. Atau dekat dengan sarana transportasi, tidak besar tidak apa-apa," katanya.
Menurutnya, di tengah keterbatasan lahan di Jakarta, landed house (rumah tapak) di tengah kota sudah tidak memungkinkan. Oleh karena itu, solusi hunian vertikal menjadi pilihan realistis yang kini sedang dipertimbangkan bersama pemerintah daerah untuk memungkinkan kerja sama baru dalam penyediaan rumah di pusat kota.
(Taufik Fajar)
