"Kebijakan pro-koperasi merupakan langkah yang tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.
Deni menambahkan, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.
Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.
Di sinilah masalah utama muncul, yakni perhatian DEN terhadap koperasi masih minim. Orientasi DEN yang condong pada oligarki membuat kebijakan pro-koperasi seringkali berhenti di level teknis, tanpa dukungan strategis yang berkelanjutan.
Deni mengajak publik membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.
"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian tentang koperasi yang sangat state-of-the-art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," kata Deni.
(Taufik Fajar)