Realisasi Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja
JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang Januari hingga Desember 2025. Capaian ini setara 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, realisasi investasi sepanjang 2025 tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year on year/YoY) dan menunjukkan kinerja investasi nasional yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.
“Target realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai dan sedikit melampaui. Sepanjang tahun 2025, total investasi mencapai Rp1.931,2 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dari sisi dampak terhadap ketenagakerjaan, investasi sepanjang 2025 mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja Indonesia, meningkat 10,4 persen (YoY). Penyerapan tenaga kerja ini berasal dari berbagai sektor, khususnya industri pengolahan, transportasi, pertambangan, hingga kawasan industri dan perkantoran.
Secara wilayah, investasi mulai semakin merata. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp991,2 triliun atau 51,3 persen, dengan pertumbuhan 10,7 persen (YoY). Sementara itu, Pulau Jawa menyumbang Rp940,0 triliun atau 48,7 persen, dengan pertumbuhan lebih tinggi, yakni 14,8 persen (YoY). Distribusi ini menunjukkan pergeseran investasi yang semakin kuat ke luar Jawa, sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan industri baru.
Berdasarkan jenis penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp1.030,3 triliun atau 53,4 persen dari total investasi, tumbuh signifikan 26,6 persen (YoY). Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau 46,6 persen, dengan pertumbuhan relatif stabil 0,1 persen (YoY). Lonjakan PMDN mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap prospek ekonomi nasional.
Untuk sebaran lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA dan PMDN terbesar pada 2025 adalah Jawa Barat di posisi pertama dengan Rp296,8 triliun (15,4 persen), diikuti DKI Jakarta Rp270,9 triliun (14,0 persen), Jawa Timur Rp145,1 triliun (7,5 persen), Banten Rp130,2 triliun (6,7 persen), dan Sulawesi Tengah Rp127,2 triliun (6,6 persen). Masuknya Sulawesi Tengah dalam lima besar mencerminkan kuatnya arus investasi ke kawasan berbasis hilirisasi sumber daya alam.
Jika dilihat khusus untuk PMA, Jawa Barat menjadi tujuan utama dengan nilai sekitar USD 9,2 miliar (16,3 persen), disusul Sulawesi Tengah USD 7,4 miliar (13,2 persen), DKI Jakarta USD 6,0 miliar (10,6 persen), Maluku Utara USD 5,2 miliar (9,2 persen), dan Banten USD 3,6 miliar (6,3 persen). Dominasi wilayah Sulawesi dan Maluku pada PMA menunjukkan dampak langsung dari proyek-proyek smelter dan industri berbasis mineral.
Sementara untuk PMDN, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai Rp175,3 triliun (17,0 persen), diikuti Jawa Barat Rp149,8 triliun (14,5 persen), Jawa Timur Rp101,8 triliun (9,9 persen), Banten Rp73,2 triliun (7,1 persen), dan Kalimantan Timur Rp70,9 triliun (6,9 persen). Kalimantan Timur tetap menjadi magnet investasi domestik seiring pembangunan kawasan industri dan pengembangan wilayah Ibu Kota Nusantara.
Dari sisi sektor usaha, realisasi investasi terbesar masih didominasi sektor manufaktur dan logistik. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya menempati posisi pertama dengan nilai Rp262,0 triliun (13,6 persen). Posisi kedua ditempati transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebesar Rp211,0 triliun (10,9 persen), disusul pertambangan Rp199,6 triliun (10,3 persen), jasa lainnya Rp170,5 triliun (8,8 persen), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp140,4 triliun (7,3 persen). Sementara sektor lainnya secara kumulatif menyumbang 53,2 persen dari total investasi.
Capaian investasi 2025 ini memperkuat sinyal bahwa strategi hilirisasi, pembangunan kawasan industri, serta perbaikan iklim usaha mulai memberikan dampak nyata, tidak hanya pada nilai investasi, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi antarwilayah. Pemerintah menargetkan tren positif ini dapat terus berlanjut pada 2026 dengan fokus pada proyek industri bernilai tambah, energi, dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi baru.
(Feby Novalius)
