Selain penerimaan daerah, digitalisasi juga diarahkan pada sisi belanja pemerintah.
Dicky menyebut pihaknya mendorong pengembangan marketplace kebutuhan Pemda secara nasional yang terintegrasi dengan sistem pembayaran.
Meski saat ini sudah terdapat sistem pengadaan melalui LKPP, platform tersebut akan diperkuat dengan pendekatan bottom-up, yakni berdasarkan kebutuhan riil dari daerah.
"Semua spending bisa langsung terinterkoneksi dengan sistem pembayaran, sehingga outcome-nya optimal, efisiensi dan produktivitas Pemda bisa diukur," katanya.
Menurut Dicky, keunggulan utama transformasi digital terletak pada ketersediaan data yang akurat dan real-time, sehingga tata kelola pendapatan dan belanja daerah dapat lebih optimal.
Dia meyakini, dengan penguatan ekosistem digital tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat terwujud.
"Masa depan ekonomi digital Indonesia dibangun bukan hanya oleh teknologi, tetapi oleh tata kelola lokal yang kuat, kolaborasi berkelanjutan, serta digital talent yang mampu dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.
(Taufik Fajar)