JAKARTA - Thomas Djiwandono resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2026-2031. Thomas memulai masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada hari ini, Senin (9/2/2026).
Penunjukan Thomas didasarkan pada Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan lima tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2031.
Dalam prosesi pengambilan sumpah, Thomas menekankan komitmennya terhadap integritas dan tata kelola yang bersih. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya tanpa pengaruh pemberian atau janji dari pihak mana pun.
"Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," ucap Thomas dengan tegas.
Selain aspek integritas, Thomas juga menyatakan loyalitasnya dalam mengawal arah kebijakan negara.
"Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada negara dan konstitusi haluan negara,” tambahnya.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran petinggi otoritas moneter dan keuangan, mulai dari Gubernur BI Perry Warjiyo hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai nakhoda baru di Bank Indonesia, Thomas telah menyiapkan peta jalan strategis bertajuk "GERAK". Strategi tematik ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih lincah dan berdaya tahan.
Pelantikan ini menjadi momentum penguatan koordinasi antarlembaga. Di deretan tamu undangan, tampak hadir Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu II Juda Agung, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, serta Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi.
Kehadiran para tokoh ini memperlihatkan dukungan penuh terhadap posisi Thomas dalam memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal di bawah Kemenkeu dan kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia.
(Dani Jumadil Akhir)