Hilirisasi Bauksit Jangan Lambat, Untung Besar Menanti Indonesia
JAKARTA – Hilirisasi bauksit harus lebih dari sekadar wacana. Proyek strategis yang dicanangkan Presiden ini memiliki dampak nyata bagi perekonomian Indonesia, mulai dari penciptaan nilai tambah industri hingga penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proyek ini harus dijalankan cepat dan tidak boleh lambat.
Menurut pengamat energi Ferdinand Hutahaean, secara prinsip hilirisasi bauksit sangat baik. Namun, yang terpenting adalah proyek ini segera direalisasikan agar tidak hanya menjadi cerita belaka.
“Proyek ini harus dipercepat dan disegerakan karena tidak terlalu menarik bagi investor, mengingat kompetisi harga bauksit yang kurang menguntungkan. Isu ini harus diperhatikan,” ujar Ferdinand saat dihubungi Okezone.com, Minggu (22/2/2026).
Ferdinand menekankan, dalam hilirisasi bauksit, ekosistem industri juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan hilirisasi berjalan hingga tahap industrialisasi, sehingga tercipta rantai nilai yang utuh dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi.
“Ini bisa menciptakan ekosistem yang utuh, dari hilirisasi hingga industrialisasi. Selama ini kelemahan kita adalah tidak membangun industrinya. Banyak sumber daya alam menjadi bahan baku utama produk yang digunakan masyarakat, tapi kita fokus ke materialnya, bukan industrinya,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, sehingga manfaat ekonominya dinikmati di dalam negeri.
“Nah, hilirisasi harus diperhatikan. Saya berharap tidak hanya menjual produk hilir, tapi juga menciptakan ekosistem dan industrinya,” tambah Ferdinand.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai secara konsep kebijakan hilirisasi bauksit sudah tepat karena bertujuan meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
“Implementasinya masih terlalu berfokus pada pelarangan ekspor tanpa diikuti kesiapan infrastruktur, energi murah, serta kepastian regulasi bagi investor. Akibatnya, smelter tidak tumbuh secepat target, sementara produksi tambang tetap berjalan,” ujar Sofyano.
Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi seharusnya dijalankan melalui pendekatan ekosistem yang komprehensif. Pemerintah perlu memastikan pasokan listrik yang kompetitif, pembangunan kawasan industri terintegrasi, insentif fiskal yang jelas, serta roadmap industri aluminium dari hulu hingga hilir.
Selain itu, kepastian perizinan dan dukungan logistik juga harus dijamin agar biaya produksi tetap kompetitif secara global.
“Tanpa sinkronisasi ini, hilirisasi berisiko hanya memindahkan bottleneck dari ekspor ke domestik, bukan menciptakan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi nasional,” tegasnya.
