Apindo Sebut WFH Berpotensi Ganggu Operasional Usaha

Meski pemerintah menyatakan pembatasan tidak ditujukan bagi kendaraan umum, pelaku usaha menilai implementasi di lapangan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir, terutama terkait definisi kendaraan yang masuk kategori pengecualian.

Banyak pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggunakan armada sendiri yang tidak selalu dikategorikan sebagai kendaraan umum, namun sangat bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian.

“Kejelasan teknis menjadi krusial agar tidak terjadi hambatan distribusi dan aktivitas ekonomi,” ujar Shinta.

Lebih lanjut, Apindo juga mengingatkan agar kebijakan refocusing anggaran pemerintah tidak menyasar belanja produktif yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil. Pengurangan belanja di sektor tersebut dinilai dapat memperlambat proyek, menekan aktivitas ekonomi, dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Apindo menegaskan bahwa di tengah tekanan global, kebijakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian risiko dan keberlangsungan usaha.

Dunia usaha pun mendorong adanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi, distribusi, maupun layanan kepada masyarakat.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.