Aturan Ojol Segera Terbit, Pendapatan Driver dan Keberlanjutan Aplikator Jadi Perhatian
JAKARTA — Pemerintah menilai pengaturan biaya layanan atau platform fee pada layanan ojek online (ojol) perlu mempertimbangkan keberlangsungan seluruh ekosistem, mulai dari pendapatan mitra pengemudi, hak konsumen, hingga kondisi perusahaan penyedia platform.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak hanya melihat aspek pendapatan dan hak pelaku jasa transportasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan yang menjadi bagian dari ekosistem digital tersebut.
“Ini bagian dari bagaimana kita memastikan ekosistem transportasi yang terwujud dalam kegiatan ekonomi berbentuk jasa transportasi terlindungi, baik dari sisi pendapatan, hak-hak yang melekat, maupun kepastian masa depannya,” ujar Prasetyo, Kamis (23/7/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi. Pasalnya, keberlangsungan perusahaan akan berpengaruh terhadap layanan dan para mitra yang bergantung pada platform tersebut.
“Perusahaan-perusahaan jasa transportasi juga bisa, karena keadaan tertentu, terpengaruh performa perusahaannya. Hal ini juga dipikirkan oleh pemerintah,” lanjutnya.
