Perintah Prabowo! Stop Anggaran Pesta Ulang Tahun Pemda, Lebih Baik Perbaiki Sekolah dan Naikkan Gaji Guru
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif.
Kepala Negara meminta anggaran untuk kegiatan seremonial sepertiperayaan ulang tahun kementerian dan pemerintah daerah, dialihkan untuk kebutuhan yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti perbaikan sekolah, rumah sakit, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
“Pemerintah di semua tingkatan harus lebih efisien. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Jangan pernah ada lagi proyek-proyek untuk menarik dana. Setiap proyek harus tingkatkan produktivitas rakyat,” ujar Prabowo, dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Prabowo juga mengapresiasi kebijakan yang tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian. Menurutnya, kegiatan seremonial tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.
“Saya gembira tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja,” kata Prabowo.
Ia berharap pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan serupa dengan menghentikan penganggaran untuk perayaan ulang tahun secara besar-besaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten/kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni, upacara-upacara,” tegasnya.
Namun, Prabowo menegaskan tidak seluruh kegiatan upacara harus dihilangkan. Menurutnya, upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan secara terpusat tetap menjadi kegiatan yang wajib dilaksanakan.
“Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib,” ujarnya.
Pengadaan Pemerintah Juga Harus Lebih Efisien
Upaya efisiensi tersebut juga akan diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prabowo mengatakan pemerintah selama ini masih menemukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang membeli barang dengan spesifikasi serupa secara sendiri-sendiri.
Menurutnya, pola tersebut membuat proses pengadaan berulang, volume pembelian terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lemah.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” kata Prabowo.
Karena itu, pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Melalui kebijakan tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, sedangkan spesifikasi barang akan distandardisasi dan volumenya dikonsolidasikan. Proses pengadaan juga akan semakin didorong secara digital, transparan, kompetitif, dan akuntabel.
“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri,” tegas Prabowo.
Prabowo menilai efisiensi pengadaan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan,” tutur Prabowo.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
